PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TENTANG PENGEMBANGAN PUSKESMAS MENJADI PUSKESMAS BERFUNGSI PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI DASAR (PONED) DI JAWA BARAT

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TENTANG PENGEMBANGAN PUSKESMAS MENJADI PUSKESMAS BERFUNGSI PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI DASAR (PONED) DI JAWA BARAT

NOMOR : 445.4/16/Diskes


1. AHMAD HERYAWAN (Gubernur Jawa Barat)

2. RACHMAT YASIN
(Bupati Bogor)

3. DIANI BUDIARTO
(Walikota Bogor)

4. SUKMAWIJAYA
(Bupati Sukabumi)

5. H. TJETJEP MUCHTAR SOLEH
(Bupati Cianjur)

6. H. NUR MAHMUDI ISMA’I


20 Apr 2012 | 20 Dec 2012

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah pengembangan Puskesmas menjadi Puskesmas berfungsi PONED di 22 (dua puluh dua) Kabupaten/Kota di Jawa Barat, terdiri dari pembangunan Gedung PONED di Puskesmas, penyediaan alat kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan tenaga kesehatan serta peningkatan kapasitas aparatur pengelola.

Jangka Waktu:

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditanda tangani oleh PARA PIHAK
Berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2012
 

Hak : 

Pihak Kesatu berhak mendapatkan kepastian penyediaan lahan dan jaminan keabsahan status lahan untuk pembangunan gedung PONED; mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam rangka perencanaan pelaksanaan dan evaluasi pengembangan Puskemas menjadi Puskemas PONED di 22 Kab/Kot di Jawa Barat

Pihak Kedua berhak menerima anggaran dalam rangka pembangunan gedung Puskesmas PONED dari Pihak Kesatu; mendapatkan bantuan alat kesehatan PONED dari Pihak Kesatu; mendapatkan tenaga kesehatan yang terdiri dari Dokter dan Bidang PPT dari Pihak Kesatu

Kewajiban:

?    Pihak Kesatu berkewajiban menyediakan anggaran untuk :
a.    Pembangunan gedung PONED di 112 lokasi
b.    Pengadaan alat kesehatan PONED
c.    Menyediakan tenaga kesehatan Dokter dan Bidan PPT
d.    Melaksanakan pelatihan penunjang berfungsinya PONED 
e.    Pihak Kedua berkewajiban menyediakan lahan dan menjamin keabsahan statusnya untuk pembangunan gedung PONED; membangun Puskesmas berfungsi PONED sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam petunjuk teknis; menyediakan anggaran pemindahan pelayanan, operasional pelayanan, pemeliharanaan sarana dan prasarana puskesmas PONED, melaksanakan bimbingan teknis dan manajemen untuk Puskesmas PONED


Ditandatangani pada tanggal 20 bulan April tahun 2012 Perjanjian Kerjasama berakhir pada tanggal 31 Desember 2012



Bagikan :
|